E-COMMERCE

E-COMMERCE

PENGERTIAN E-COMMERCE

Merujuk dari asal katanya e-commerce (bahasa Inggris: Electronic commerce) artinya perdagangan elektronik merupakan seluruh kegiatan perdagangan yang mencakup penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet,televisi,www, atau jaringan computer lainnya. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-bussiness di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer networks) yaitu internet.
Julian Ding dalam bukunya E-commerce: Law & Practice, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PADA E-COMMERCE

Kelebihan :

Kelebihan :

• Bagi Konsumen : harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat.
• Bagi Pengelola bisnis: efisiensi, tanpa kesalahan, tepat waktu
• Bagi Manajemen: peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan.

Kekurangan :

• Tampilannya sangat sederhana
• Barang yang dijual tidak semuanya ditampilkan
• Tampilan produknya kurang jelas

MASALAH YANG TIMBUL PADA E-COMMERCE

E-commerce dalam pelaksanaannya juga menimbulkan beberapa permasalahan yang umumnya terjadi dan merupakan masalah klasik yang sering di bicarakan,yaitu

1. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce

Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce juga merupakan salah satu penyebab konsumen merasa ragu-ragu untuk melakukan transaksi pembelian hal ini di karenakan pihak penjual atau Perusahaan tidak memberikan perlindungan/jaminan terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Hal ini juga ditunjang dengan belum adanya regulasi yang tepat sasaran yang menjamin system transaksi dalam e-commerce. Dalam hal ini pemerintah sekarang diharapkan lebih proaktif untuk melihat persoalan ini dengan mengembangakan regulasi yang sudah ada agar perlindungan hak – hak konsumen dalam e-commerce dapat terjamin.

2. Keamanan dan kepercayaan

Dalam e-commerce modal awal yang dimilikki oleh pihak penjual dan pembeli adalah kepercayaan dari masing – masing pihak hal ini dikarenakan dalam proses e-commerce umumya kedua belah pihak tidak saling mengenal secara pribadi. Kepercayaan merupakan fondasi yang kuat untuk menentukan sukses atau tidaknya e-commerce kedepan. Sebagai gambaran, suatu survei yang dilakukan di Amerika pada tahun 1999 melaporkan bahwa sekitar 60% pengguna pelayanan online akan keluar dari situs yang dikunjungi (log off) atau berbohong jika ditanya informasi pribadi. Dari kenyataan diatas dapat dilihat bahwa kepercayaan sangat erat hubungannya dengan keamanan konsumen. Dalam kegiatan transaksi e-commerce konsumen yang diminta untuk memberikan data atau informasi pribadi akan merasa takut untuk melakukannya karena adanya rasa ketidakpercayaan kepada pihak penjual, apakah pihak penjual dapat dipercaya untuk melindungi datanya dan dapat menjaga kerahasiaannya. Selainnya itu apakah kedua belah pihak bisa menentukan keabsahan data dan informasi yang diberika masing – masing.

Reference               :  http://ikhsan-ai.it-kosongsatu.com/2010/05/manfaat-e-commerce-dan-kelemahannya/

http://yollaadzani.wordpress.com/2010/10/26/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan-e-commerce/

http://www.binushacker.net/definisi-ecommerce-e-commerce-www-kotadingin-cc-cc.html

http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/

perdagangan bebas antara ancaman dan kebebasan laba

Perdagangan bebas antara ancama dan kebebasan laba

Apa perdagangan bebas itu ? terlebih dahulu kita harus tau arti perdagangan bebas itu, perdaganngan bebas adalah pertukaran barang tanpa adanya aturan aturan. Contohnya seperti jika kita mau menjual sesuatu diluar negri kita bisa menjual dengan bebas tanpa adanya aturan, semuanya bebas melakukan perdagangan.

Walaupun bebas tetapi pemerintah tetap memantau dan mengontrol.

Perdangan bebas sebagai ancaman

Banyaknya barang-barang cina yg masuk ke dalam negara kita dengan bebasnya, sehingga produk alam negri sendiri kurang laku dan kalah saing engan mereka semua ini karena semakin kesini perdagangan bebas semakin meluas dan kurangnya langkah-langkah bagaimana mengurangi perdagangan bebas masuk ke negri kita, tak adanya pembatasan-pembatasan. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda

Seharusnya perdagangan bebas seagai peluang tapi bagi negara kita semakin menjadi ancaman karena kurangnya antisipasi antisipasi dan langkah-langkah untuk membatasinya. Semakin banyak nya perusahaan-perusahaan asing yang laku dan perusahaan-perusahaan dalam negri yg menjadi gulung tikar akan menimbulkan pengangguran yg semakn meningkat di negara ini.

angkatan kerja dan pengangguran

Angkatan kerja dan pengangguran

Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dsb.

Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja.

Secara garis besar, Pengangguran dapat di bedakan menjadi 2 golongan, menurut lama waktu dan menurut penyebabnya.

A. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja

Seseorang dapat di anggap bekerja panuh apabila dia bekerja 39-48 jam per minggu. Pengaguran jika di lihat dari tolok ukur berdasarkan lama waktu kerja maka dapat di kelompokan menjadi 3kelompok yaitu;

1) Pengangguran terbuka

yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidakmempunyai pekerjaan, meskipun mereka sedang mencari pekerjaan.

2) Setengah menganggur

yaitu tenga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dari seminggu

3) Pengangguran terselubung

yaitu Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimum karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

B. Jenis pengangguran menurut penyebab

Penganguran jika di lihat dari penyebabnya maka dapat di golongkan sebagai berikut;

1) Pengangguran struktural

yaitu pengangguran terjadi karena ketidak cocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.

2) Pengangguran siklikal

yaitu pengangguran terjadi karena naik turunya aktifitas atau karena perekonomian suatu negara

3) Pengangguran musiman

yaitu pengangguran terjadi karena perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifat nya berkala

4) Pengangguran friksional

yaitu pengangguran terjadi karena pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja.

6. DAMPAK NEGATIF PENGANGGURAN TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL

Masalah ketenagakerjaan di indonesia sekarangini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, antara lain ditandai oleh jumlah pengangguran dan setengah pengagguran yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

BErikut ini adalah kerugian-kerugian sebagaimana ditimbulkan oleh pengangguran;

1) Menurunnya tingkat produktifitas

2) Turunnya penerimaan negara

3) Tidak meratanya distribusi pendapatan nasional

4) Peningkatan biaya sosial.

7. CARA-CARA MENGATSI PENGANGGURAN

Cara paling utama untuk mengatasi pengangguran adalah melakukan perluasan kesempatan kerja. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Meskipun demikian, upaya itu juga berbeda-beda tergantung pada jinis pengangguran itu. berikut ini cara mengatasi penganguran yaitu:

1) Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal

2) Pengelolaan permintaan masyarakat

3) PEnyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja

4) Program pendidikan dan pelatihan kerja

5) Pengiriman tenga kerja ke luar negri

6) Wiraswasta

Alasan saya mengambil materi itu karena rata-rata penduduk indonesia tidak tau usia siap kerja yang sebenarnya, padahal usia di bawah 15 tahun ke bawah itu adalah belajar.

conto : seorang anak kecil di bawah umur 15 tahun dia bekerja sebagai pengamen itu tidak bisa disebut angkatan kerja karena kriteria nya belum terpenuhi.

Dan di indonesia juga banyak sekali orang yang menganggur karena orang-orang nya tidak punya kreatifitas atau kemampuan dan banyak juga orang yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya atau keahlian nya, padahal adam smit juga berkata "the right man and the right pleace". Dan pemerintah juga mengupayakan untuk bekerja yang berkualitas , jadi kita itu harus mengadakan training inservice dan training preservice buat kita supaya bekerja yang lebih baik

Referency : http://jogoyitnan-free.blogspot.com/2011/05/tenaga-kerja-angkatan-kerja-kesempatan.html

Tugas kelompok PEREKONOMIAN INDONESIA

1. KEBIJAKAN SELAMA

A.Periode 1966-1969

KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 1966 - 1969

Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1)Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2)Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3)Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah di asingkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat omongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdaagangan dan kepegawaian.

3)Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Masalah yang dihadapi :

Menanggapi masalah ekonomi yang kini dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu:

a)Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

b)Turunnya produksi nasional di semua sector

c)Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

(1)Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek

Skala Prioritasnya

a)Pengendalian inflasi

b)Pencukupan kebutuhan pangan

c)Rehabilitasi prasarana ekonomi

d)Peningkatan kegiatan ekspor

e)Pencukupan kebutuhan sandang

a)Rencana fisik dengan sasaran utama :

1.Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)22

2.Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

b)Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

1.Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik

2.Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah :

a)Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).

b)Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

1.Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

2.Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN

3.Mengesahkan / memberlakukan undang – undang :

a)UU Pokok Perbankan No.14/ 1967

b)UU Perkoperasian No. 12/ 1967

c)UU Bank Sentral No. 13/ 1968

d)UU PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968

e)Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967

(2)Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 jangka panjang)

Ø  Skala Prioritasnya :

1.Bidang pertanian

2.Bidang prasarana

3.Bidang industri/ pertambangan dan minyak

Ø  Jangka waktu dan strategi pembangunan

1.Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970

2.Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

A.PELITA I 69 / 70 = 73 / 74

Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

Kestabilan harga bahan pokok,

Peningkatan Nilai Ekspor

Kelancaran Impor

Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

B.     PELITA II 74/75 – 78/79

Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan.

-mendorong para eksportirØ kecil dan menengah,

-mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

Kebijaksanaan Fiskal,

-Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankanØ daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.  Kebijaksanaan 15 November 1978,

-Menaikkan hasil produksi nasional,

-menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

C.     PELITA III 79/80 – 83/84

-Paket Januari 1982

Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.

-Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase)

Keharusan eksportir maupun importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.

-Kebijaksanaan Devaluasi 1983,

yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya.

Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi

D.    PELITA IV 84/85 – 88/89

-Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.

-Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.

-Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal.

-Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. o Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.

-Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.

-Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.

-Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.

E.PELITA V 89/90 – 93/94

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.

PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994). • Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2.KEBIJAKAN MONETER

Kebijaksanaan Moneter adalah kebijaksanaan pemerintah melalui Bank sentral untuk mempengaruhi.

A.    Kualitatif : mempengaruhi nilai jumlah uang yang beredar secara tidak langsung melalui bujukan moral kepada pelaku moneter agar jangan berspekulasi dengan uang yang dapat mengakibatkan jumlah uang tidak stabil.

B.      Kuantitatif : Mempengaruhi nilai dan jumlah uang secara langsung.

1.      Kebijakan pasar terbuka

2.      Kebijakan Diskonto

3.      Kebijkan kas ratio

4.      Kebijakkan uang longgar

5.      Kebijakan uang ketat

3.KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran dan penerimaan Negara

A.Aspek kuantitatif       : mengenai jumlah uang yang akan di belanjakan

B.Aspek Kualitatif         :mencakup skala prioritas dalam pembelanjaan

Cara yang di tempuh dalam menjalankan kebijaksanaan fiskal :

A.Penciptaan uang baru

-Mengadakan pinjaman bank sentral

-Bank sentral member kredit pada pemerintah.

B.Melakukan pinjaman

- Mengeluarkan surat-surat berharga dan menawarkan ke masyarakat dalam negeri dan masyarakat luar negeri.

4.KEBIJAKAN FISKAL MONETER DI SEKTOR LUAR NEGERI

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

 

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

SUMBER : http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

5.KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 

Menurut saya diberikanya bantuan subsidi bbm, sudah mulai dikurangi karena membebani Negara dan yang paling banyak menikmatin adalah golongan kelas menengah keatas. Karena mereka yang lebih banyak memakai barang bakar bersubsidi  tersebut.

Perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan indonesia

Perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan indonesia 

Perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokromidjojo, memiliki manfaat perencanaan adalah :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaa yang akan dilalui.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas

5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi

6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif

7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonom yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan

8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode Orde Baru, dibagi dalam :

• Periode 1945 – 1950

• Periode 1951 – 1955

• Periode 1956 – 1960

• Periode 1961 – 1966

Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :

• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi

• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74

• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79

• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84

• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89

• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94

1. Strategi pembangunan  Indonesia

1. KAMPANYE CINTA PRODUK INDONESIA

Ngapain beli produk luar? Walaupun murah, tapi kutuan. Masyarakat Indonesia! Stop membeli produk luar. Cintai produk dalam negeri. Walau siKero dengan Carrefour dan Thalesnya, atau Kelelep dengan K-nya, alexander dengan Lethal Weaponnya, jualan murah, tapi gak ada manfaatnya buat negara. Tanamkan pada masyarakat, kalau produk impor itu kutuan. Hahaha

2. EKSPANSI EKONOMI KE LUAR NEGERI

Industri food sudah over supply. Hentikan pembukaan perusahaan food baru. Yang udah ada, siapkan ekspor license untuk ekspor. Yang sukses jadi eksportir, bagi2 info ke pengusaha lainnya. Pemerintah akan menawarkan GOLD sangat murah untuk keperluan beli lisence. Manfaatkan juga KERIS buat mata-mata.

3. INDUSTRI STRATEGIS.

Bentar lagi perang. Industri yang mendukung harus disupport penuh. Lanjutkan proyek Yayasan Sehat. Support penuh industri weapon. Upgrade company sampai Q5 kalau perlu. Pemerintah akan subsidi buat upgrade, dan menurunkan VAT dan IncomeTax di industri ini. Kemudian, pemilik industri weapon harap menjual weapon high quality dengan harga paling murah. Kalo perlu, profit margin cukupin buat bayar gaji pegawai aja. Biar semua citizen bisa pegang senjata. Bisa perang. Dan pemilik industri akan dikenang sebagai pahlawan, sosok yang mau berkorban untuk bangsa dan negara. Industri gift juga bersiap-siap, melakukan hal yang sama.

4. MONEY MARKET

Pemerintah tetap ngumpulin GOLD dari pasar. Jangan sampai Indonesia kehabisan GOLD. Beli di harga yang wajar. We'll need it kapan-kapan.

5. TAX

Turunkan VAT dan Income Tax di indusri strategis: Weapon dan Gift. Jadi pengusaha bisa berikan gaji lebih murah.Naikkan Import Tax semua industri ke 50%. Harusnya sudah cukup untuk menghadang produk kutuan. Persetan dengan pasar bebas antar negara. Toh, mereka melakukan hal yang sama ke produk kita..

2.Faktor faktor yang mempengaruhi stategi pembangunan Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang.

3.Strategi pembangunan ekonomi Indonesia

Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.

Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah

- Orientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia,karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

4.Perencanaan pembangunan

Manfaat

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Referensi :

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

http://www.erepublik.com

http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html

http://whindajuli.blogspot.com

PEREKONOMIAN INDONESIA ( meliputi : sistem, perkembangan sistem perekonomian, sistem perekonomian indonesia dan pelaku ekonomi )

1. SISTEM

1.1 Pengertian sistem

Pada dasarnya sistem merupakan suatu prosedur yang berhubungan dengan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu .

Perkembangan system perekonomian Indonesia

2. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian pasar

Telah diketahui di Indonesia  banyak sekali mengalami beberapa perkembangan perekonomian, yaitu sistem perekonomian pasar liberalis/kapitalis

2.1 Sistem perekonomian liberalis dan kapitalis

Pengertian perekonomian pasar liberalis dan kapitalis

Sistem perekonomian pasar liberalis dan kapitalis merupakan sitem ekonomi yang aset-asetnya produktif dan memiliki  faktor-faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Dan  tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk mendapatkan laba.

Latar belakang perekonomian liberalis dan kapitalis

Pada tahun  (1759) Adam Smith ahli ekonomi menyatakan dasar liberal dan kapitalis berasal dari paham kebebasan,dimana mereka menganut paham “Laissez fair”  yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi,dengan seminimal mungkin capur tangan dari pemerintah

Dasar pemikiran kaum klasik

1. Hukum ‘SAY’. Yang menyatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi, tentulah ada yang membutuhkannya

2. Harga setiap komoditi itu bersifat fleksibel

2.2 sistem perekonomian perencanaan etatisme/sosialisasi

krl max yang mengagaskan ide mengenai system ekonomi etatiseme ,di ilhami dari penderitan kaum buruh yang terjadi pada saat itu, dikarnakan ulah para kaum kapitalis.Sistem ini dapat kita lihat pada Negara yang menganut faham komunis, seperti Uni Sovyet

Sistem sosialis terdiri dari :

Sistem sosialisasi pasar, dengan karakteristik

2.3 Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran ‘logis’. Dari ketidak sempurnaan kedua sistem perekonomian pasar liberalisme dan etatisme.Sistem campuran mencoba mencampurkan kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan dari pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan perekonominya.Dengan permintaan banyak Negara dibuatlah sistem ekonomi campuran ini.

2.4 Perbedaan berbagai sistem ekonomi yang ada

Berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem ekonomi itu sendiri terbagi atas 3 kelompok yaitu sistem ekonomi pasar , sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi campuran , dan dibawah ini adalah penjelasanya

1. sistem ekonomi pasar (laissez-faire economy) merupakan ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu tidak berkelompok.dan dalam perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi .dalam perekonomian diharuskan menentukan titik keseimbangan dengan mengamdalkan kemampuan pada sistem harga , yaitu tarik menarik anatara penawaran dan permintaan. Keseimbangan harga dan jumlah barang atau jasa dalam perekonomian dibimbing oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat atau ( invesible hand)

2. sistem ekonomi terpusat merupakan ekonomi yang dimana pemerintah membuat sebua kebijakan kebijakan yang menyangkut dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian dalam sistem ekonomi sosial yang murni pemerintahlah yang mengatur semua aspek aspek kegiatan ekonomi.

3. sistem ekonomi campuran merupakan gabungan sistem ekonomi yang diatas, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran ini kebebasan berindividual dan perusahaan dalam hal menentukan semua kegiatan ekonomi masih diaku, tetapi pemerintah ikut campur dalam hal kegiatan ekonomi tersebut , diantaranya dalam hal stabilisator dengan memberlakukan berbagai kebijakan fisikal dan moneter.

3.SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

3.1 Perkembangan sistem ekonomi orde baru

Sejak berdirinya Negara republik Indonesia, banyak sekali tokoh-tokoh pada saat itu yang mencetuskan bentuk perekonomian yang tepat untuk Negara Indonesia, baik secara individu maupun cara berkelompok. Banyak sekali contoh contohnya, diantaranya bung hatta yang mencetuskan bahwa perekonomian Indonesia sesuai dengan cita cita dan tolong menolong adalah koperasi (moh hatta dan sri-edi swsono 1985 ) namun bukan berarti seluruh kegiatan dilakukan dengan cara berkoprasi, karena dengan cara berkoprasi juga bias menimbulkan pemaksaan terhadap perekonomian Indonesia.  dan contoh lainya adalah

Orde baru merupakan sebutan pada pemerintahan presiden soeharto, orde baru merupakan pengganti dari orde lama yang pada saat itu dipimpin oleh presiden soekarno. Orede baru berlangsung pasa tahun 1968 sampai 1998, dalam jangka waktu tersebut ekonomi di Indonesia sangat berkembang, meski diiringi dengan adanya korupsi yang sangat meluas di Negara ini. Dan sangat terlihat helas antara rakyak miskin dan rakyat kaya.pada tahun 1986, mpr secara resmi melantik soeharto untuk masa jabatanya memimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun. Dan kemudian ia dilantik secara berturut turut selama 5 tahun kedepan dari tahun 1973 sampai dengan 1993. Dan pada tahun 1998 presiden soeharto memulai orede baru.dalam dunia politik Indonesia . presiden secara dramatis mengubah bentuk kebijakan luara negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh presiden soeharto9 pada masa jabatanya.salah satu yang dilakuaknya adalah mendaftarakan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.banyak kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada masa orde baru.

3.2 sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi

system perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari filsafah pancasila undang-undang dasaer 1945 yang berbunyi kekeluargaan dan adanya gotong royong untuk masyarakat sibawah pimpinan dari pemerintah.

Landasan  :      -idil = pancasila

                        -konstitusional : uud 1945

Cirri-ciri positif ekonomo demokrasi

1. perekonomian disususn sebagai usaha bersama berdasar atas asas asas kekeluargaan

2. cabang cabang produksi yang penting-penting untuk Negara dan dapat menguasai keperluan hidup orang banyak dari Negara

3. fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara

4. dll

Cirri cirri negative dari demokrasi ekonomi yang harus ditinggalkan/dihindarkan

1.sistem free light liberalism

2.sistem etatisme

3.monopoli

3.3 Penentangan sistem perekonomian Indonesia dengan adanya sistem free fight liberalism, etatisme (ekonomi komando) dan monopoli.

sistem free fight liberalism dan atatisme (ekonomi komando) memang tidak sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia (bertentangan)

free fight liberalism yaitu merupakan sistem kebebasan usaha yang sangat tidak dapat dikendalikan , sistem ini sendiri dianggap oleh Negara kita karena ketidakcocokan budaya. Dan berlawanan sekali dalam hal gotong royong yang tercantum dalam uud 1945 pasal 33

etatisme merupakan suatu pemahaman dalam pemikiran politik yang menjadikan Negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah yang menggerakan semua urusan politikdalam suatu urusan rasional yang dikontrol secara ketat dan dengan memakan tata cara kekuasaan.

Monopoli yaitu merupakan suatu bentuk pemusatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu sehingga tidak adanya pilihan untuk memilih pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan monopoli.

3.4 Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah orde baru 

Diawal orde baru ini diawaui diawali dengan adanya masa rehabilitasi (perbaikan) yang hampir dilakukan oleh sektor kehidupan , tidak terkecuali bagian ekonomi. 

      

4.PARA PELAKU EKONOMI

4.1 mengenai 3 pelaku ekonomi

Dalam ilmu perekonomian mikro terdapat 3 pelaku ekonomi yaitu :

1. pemilik faktor produksi

2. konsumen

3. produsen

4.2 Peranan bumn dalam hal perekonomian indonesia

1. menjadi salah satu sumber penerimaan Negara

2. member pelayanan kepada masyarakat Indonesia

3. memperluas lapangan kerja

4. mencegah adanya terjadinya monopoli swasta

Konstitusional bumn , latar belakang pendirian bumn , 3 bentuk bumn (perjan , perum dan persero )

Landasan konstituonal bumn, landasan belakang pendirian bumn, 3 bentuk bumn ( perjan, perum, persero ).

4.3 landasan konstitusional  bumn , latar belakang pemerintahan BUMN, 3 bentuk bumn ( perjan, perum,persero

Latar belakang pendirian bumn

Pada pertemuan Tangier  BUMN (1981), bahwa BUMN merupakan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah. BUMN berada di bawah top manajerial pemerintah, yang mencakup hak untuk menujunk top manajement dan kebijakan pokok. BUMN  mempunyai sifat bisnis, yang mempunyai ide investasi dan keuntungan dengan memasarkan produk yang dihasilkan berupa barang/jasa.

Tujuan BUMN terdiri atas tujuan sosial dan komersial. tujuan sosial dibedakan  atas tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberikan subsidi yang sedang saja sedangkan  tujuan komersial dibayar oleh konsumen.

BUMN sangat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan negara untuk berkembang adanya BUMN disebabkan oleh beberapa penyebab : karena banyaknya kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal,yang disebabkan oleh adanya monopoli dan eksternalitas, alasan idiologi, alasan sosial politis, dan sebagai warisan sejarah.

3 bentuk bumn perjan , perum , persero

Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh kegiatan modalnya ditanggung sendiri oleh pemerintah ,Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Perum

Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented.

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Contoh persero : Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan persoro tidak dapat memiliki fasilitas dari pemerintah.

4.4 Peran koperasi perekonomian Indonesia

Kegiatan kegiatan dari usaha koperasi, tedapat pada  Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1),  koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan  sosial.

Fungsi  dan peran koperasi itu sendiri untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.